PHK Sepihak, Serikat Buruh Nusantara Gugat PT Katingan Mujur Sejahtera

PHK Sepihak, Serikat Buruh Nusantara Gugat PT Katingan Mujur Sejahtera 

PALANGKA RAYA - Serikat Buruh Nusantara (SBN) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menggugat salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit PT Katingan Mujur Sejahtera (PT.KMS) yang berlokasi di kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Baca juga: Ketum AWDI Minta Polri Berikan Kepastian dan Keadilan Hukum Terhadap Molly Situwanda

Gugatan itu dikarenakan pemecatan / PHK sepihak oleh pihak perusahaan perkebunan PT PMS, kepada salah satu karyawannya yang sudah bekerja 10 tahun lebih menjadi Satpam di perusahaan PT PMS.

Karliansyah, SH ketua SBN Kalteng, saat ditemui di Pengadilan Negeri Palangka Raya, menceritakan bahwa gugatannya itu sebagai bentuk kepeduliannya kepada anggota serikat buruhnya 

Baca juga: Penjelasan Ahli Pidana Soal Hak Imunitas Arteria Dahlan

 "Hari ini saya hadiri sidang perdana terhadap PT Katingan Mujur Sejahtera, gugatan hubungan industrial di PN Palangka Raya, " kata Karliansyah, Ketua SBN Kalteng, Kamis (01/08).

Diceritakannya, berawal dari ada salah satu warga yang saat itu lagi kemalaman di Kamp perusahaan PT KMS. Jarak dari Kamp PT KMS dengan kampung tujuan warga tersebut cukup jauh karena memang kondisi areal perkebunan kelapa sawit PT KMS tidak berdekatan dengan rumah atau kampung penduduk desa.

Baca juga: Law Firma LBH, Soeyedi DP Sangkurun: Polres Kobar Harus Lihat Unsur Motif Kejadian Demi Penegakan Hukum

Mordianto, adalah salah satu satpam di PT KMS, menyuruh warga tersebut untuk menginap di kediamannya, dan menyuruh besok untuk melanjutkan perjalanannya. 

 "Saat itu Mordianto merasa kasihan lalu menyuruh untuk menginap di Kamp tempanya, "ungkap Kuasa hukum Mordianto ini menceritakan.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

Namun akibat perbuatannya itu, pihak PT KMS keberatan dan memberikan teguran keras dan memberhentikan diduga sepihak Mordianto dari pekerjaan sebagai Satpam/Security di perusahaan tersebut.

Karliansyah dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Palangka Raya, mengharapkan agar pihak PT KMS bisa membayarkan hak Mordianto selama ini bekerja 10 lebih.

Baca juga: Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

 "Dalam gugatan materi kita minta pihak PT KMS membayarkan kompensasi hak Mordianto sebesar 150 juta rupiah, " tegasnya.

Ketua SBN Kalteng inipun mengharapkan agar para Investor khususnya perusahaan perkebunan harus bisa memperhatikan kondisi warga setempat dan tidak seenaknya memperlakukan karyawannya.

Apalagi PT KMS dalam letak geografis nya diujung provinsi Kalteng, tepat berada di wilayah kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan.

 "Maka dengan kasus yang saat ini berjalan di PN Palangka Raya, kepada pihak Investor bisa lebih peduli kepada masyarakat sekitar,

" tutupnya.(//)

Baca juga: Penetapan 15 Orang Tersangka, Kuasa Hukum Abdullah SH: Polres Kobar Terlalu Dini