Ketua DPD Joman Kalteng: SDA Kalteng Dicuri, Lemahnya Sistim Pengawasan Oleh Pemerintah

PALANGKA RAYA - Ketua DPD Jaringan Organisasi Masyarakat Nusantara (JOMAN) Kalimantan Tengah, Hendra Jaya Pratama, saat dikonfirmasi disela kesibukan sebagai Direktur Oprasional PT Ensbury Kalteng Mining dan Selaku Legal Humas Di PT Kapuas Prima Coal Tbk.

Hendra mengatakan dengan apa yang sudah dilalukan dan diarahkan Presiden RI Bapak Joko Widodo.  Didalam setiap upaya menjawab dari apa yang di inginkan Masyarakat akar rumpun dari seluruh pelosok Indonesia, dan menuju suksesi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim. 

Baca juga: Hendri Kampai: Jangan Mengaku Jurnalis Jika Tata Bahasa Anda Masih Berantakan

Tentunya Kalteng sebagai tetangga kaltim harus disuport untuk membangun pabrik-pabrik besar seperti baja, pliwod, zing, timbal, emas dan lainya yang nantinya akan mendukung kebutuhan bahan baku pembangunan IKN.

"Masyarakat kalteng Yang selama ini sangat mengharapkan mendapat Sebuah perubahan dari setiap kebijakan yang sudah dijalakan  pemerintah pusat maupun daerah untuk bisa sejahtera bersama-sama dan nama Allah dipermuliakan Dibumi Seperti Disurga, " kata Ketua DPD JOMAN Kalteng.

Baca juga: Mampukah Minyak Kelapa Sawit jadi Penopang Ekonomi Nasional Hadapi Resesi Ekonomi Global

Lanjut Hendra, meminta dan berharap sekali kepada seluruh lembaga Pemerintah dan Seluruh Aparat Penegak Hukum. Untuk benar benar bisa memahami secara utuh maksud dan tujuan konsep visi misi dari Presiden RI, disetiap plen program percepatan pembangunan berkelanjutan. 

Terkhusus yang sudah beliau sampaikan dan diimplementasikan  kepada Pemerintah Instansi, Legeslatif dan Yudikatif di wilayah pemerintah daerah provinsi Kalteng. 

Baca juga: DPP LPPI: Stop Kriminalisasi Terhadap Investor Susi, Bongkar Mafia Hukum

Meminta Optimalnya komitmen sinergitas dalam monitiring lapangan bersama semua pemerintah dan masyarakat kalteng, untuk membabat habis seluruh mafia di sektor Usaha Pertambang Bauksit, Pertambangan Batubara yang main di DiKoridor wilayah Kab. Barito Timur.

Dan tambahnya juga, untuk usaha Rental Alat Berat yang selama ini memberikan dengan mudah alat beratnya eksavator PC 200 untuk direntalkan dan digunakan mengupas Lahan Tambang Emas Mayarakat yang tidak berizin/ilegal tambang didalam kawasan hutandan Kegiatan Truk Angkut CPO yang mengunakan truk  Non KH maupun  Nopol KH juga masih banyak yang  pajak Mati dan tidak dibayar. 

Baca juga: Shafira: Tren Penurunan Harga Komoditas Bahan Tambang

Kemudian lanjut Ketua DPD JOMAN Kalteng, masih banyak pengusaha kayu yang mengunakan jalan negara untuk mengangkut kayu Log tanpa memikirkan kerusakan jalan akibat kelebihan tonase karena mereka hanya memikirkan uang saja mau instan tidak mau mengurus tempat penumpukan kayu serta mengurus izin jalan koridor. 

Serta menegaskan sesuai Pergub dan Undang Undang Pemerintah Pusat dan Daerah Kalteng. Untuk Tambang Bauksit dikabupaten Kotawaringin Timur beberapa minggu lalu terlihat melakukan aktivitas muat di teluk sampit untuk mengirim ekspor tanpa melalui proses semelter yang sesuai aturan kementrian ESDM.

Baca juga: EP Romong, Ketua Biro Organisasi DAD Kalteng: Hinting Adat Bisa Tersesat

Meminta kepada kementrian SDM RI untuk menurunkan tim bersama KLHK RI untuk melakukan Verfikasi terkait perusahan yang saat ini melakukan kegiatan penebangan kayu log tanpa mengurus izin koridor untuk ditindak tegas.

Mata kita semakin terbuka betapa sumber daya alam kita telah dicuri habis-habisan. Eksploitasi sumber daya hasil bumi dan hutan kalteng dilakukan dengan semena-mena. Kerugian negara yang ditimbulkan oleh kejahatan berjamaah oleh oknum aparat penegak hukum dan para pengusaha yang akhirnya memperalat masyarakat untuk memperlancar usahanya.

Pencurian Sumber Daya Alam (SDA), belakangan ini terungkap juga hasil Tambang Bauksit di Kab Kotim milik kita banyak diselundupkan ke negara lain.

Bayangkan, Cina dan negara lainya yang tidak memiliki tambang bauksit mampu menjadi eksportir produk tambang bauksit, diduga menjadi penadah bauksit selundupan Indonesia. Pertambangan ilegal Bauksit sudah berlangsung bertahun-tahun tapi didiamkan karena mendapat dukungan oknum aparat.

Penambangan ilegal juga masih marak terjadi pada emas, tembaga, batubara, serta pasir di banyak wilayah di kabupaten se Kalimantan Tengah. Pencurian sumber daya alam memang harus dihentikan, Negara telah kehilangan puluhan miliar dolar AS setiap tahun akibat aksi ilegal yang hanya menguntungkan sekelompok tertentu itu.  

Baca juga: Hendra Jaya Pratama: Konflik Perusahaan, Masyarakat Harus Tetap Jaga Kondusifitas Investasi di Kalteng

Andai pencurian SDA ini bisa dicegah, betapa banyak dana yang bisa dialokasikan untuk berbagai program penting, seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan berbagai infrastruktur ekonomi penting. Negara juga tidak perlu banyak berutang jika pencurian itu bisa dicegah.

Itulah sebabnya, kita mendukung langkah tegas yang ditempuh Presiden Bapak Jokowi Widodo. Dan Tindakan heroik ini perlu diikuti oleh para Gubernur, Bupati, Walikota Se Kalteng, lain yang bersinggungan dengan pengelolaan dan pengawasan SDA. 

Aksi ini juga menuntut dukungan penuh para pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan aparat keamanan khususnya Polda Kalimantan Tengah Dan Pihak TNI harus sinerji.

Dengan hilangnya aksi ilegal dan kebocoran tersebut, kita berharap semua sektor, khususnya yang terkait SDA, akan tumbuh melesat, sehingga pemasukan ke kas Daerah dan kas negara melejit. Tentu saja kondisi itu perlu diiringi kenaikan kesejahteraan para pelaku dan tenaga kerja yang terlibat di sektor-sektor tersebut. 

Penulis : Hendra Jaya Pratama, Ketua DPD Jaringan Organisasi Masyarakat Nusantara Kalimantan Tengah.

Baca juga: Perusahaan Pers Perorangan Adalah Solusi Bagi Jurnalis Profesional dan Indenpenden