Dihadiri Tim Supervisi dan Asistensi Mabes Polri, Polda Kalteng Gelar Sarpras Karhutla 

PALANGKA RAYA - Menunjukkan kesiapan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah hukumnya, Polda Kalteng bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan gelar pasukan dan sarana-prasarana (Sarpras) Karhutla, bertempat di Lapangan Barigas, Mapolda setempat, Rabu (15/3/23) siang.

Kegiatan tersebut, dipimpin langsung Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. dan dihadiri Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Danrem 102 Panju Panjung, dan unsur Forkopimda terkait lainnya, serta disaksikan Tim Supervisi dan Asistensi Karhutla Mabes Polri yang diketuai Brigjen Pol Dr. Eriadi, S.H., M.Si. 

Baca juga: Bank BRI Cabang Palangka Raya Berikan Bantuan Tiga Unit Mobil Ambulan Ke Polda Kalteng

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalteng menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka supervisi dan asistensi dari tim Karhutla Mabes Polri untuk melihat langsung kesiapan Polda Kalteng dalam menghadapi Karhutla.

"Ini adalah program tahunan yang dicanangkan Mabes Polri dalam menindaklanjuti perintah presiden dan sekaligus melihat sejauh mana, kesiapan penanggulangan Karhutla di wilayah baik tingkat provinsi hingga kabupaten, " ucapnya.

Baca juga: Bersama Pers, Humas Polda Kalteng dan Korem Gelar Pertandingan Persahabatan Mini Soccer

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa saat ini Polda Kalteng bersama TNI dan Pemprov Kalteng, siap menghadapi dan mengantisipasi segala potensi Karhutla yang terjadi di tahun 2023 ini.

Kesiapan tersebut, saat ini dibuktikan melalui upaya-upaya dalam pencegahan secara nyata, seperti kesiapan Satgas karhutla dan perlengkapannya. Sehingga kebakaran hutan dari awal dapat segera tertangani dengan cepat.

Baca juga: Menuju Kampus Presisi, Wakapolda Kalteng ikuti Rakor Perencanaan Diklat Polri 2022 Secara Virtual

"Diharapkan kegiatan ini, bisa menjadi bahan evaluasi tim supervisi dan asistensi Mabes Polri ke depan untuk melakukan rapat koordinasi ditingkat pusat dalam menentukan kebijakan dari pemerintah, " tutupnya.